China Mau Jajah Jepang Usai Digempur Amerika

Jakarta, detikai.com - Di tengah ancaman blokir dari pemerintah Amerika Serikat (AS), raksasa media sosial TikTok milik ByteDance asal China membikin keputusan besar dengan memperluas jasa e-commerce ke Jepang.

Menurut laporan Nikkei, dikutip dari Reuters, Senin (28/4/2025), TikTok bakal 'menjajah' industri shopping online Jepang dalam beberapa bulan ke depan.

Raksasa China itu tengah merekrut para pedagang online untuk jasa e-commerce TikTok Ship di Jepang, menurut beberapa sumber dalam kepada Nikkei.

TikTok tidak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

TikTok Shop menyediakan model upaya baru nan menggabungkan pengalaman menjajal media sosial sembari shopping online. Pengguna bisa melakukan siaran langsung (livestreaming) untuk menjual barang-barang di TikTok Shop dan menerima komisi dari penjualan.

TikTok Shop juga dikenal doyan membagi-bagikan potongan nilai kepada para konsumen. Hal ini membikin ketenaran e-commerce tersebut melambung dan bisa bersaing dengan pemain e-commerce lama.

Menurut Reuters, TikTok berupaya untuk memperluas bisnisnya di luar AS di tengah ketidakpastian nasibnya di negara Paman Sam. Pada Maret lalu, TikTok Shop diluncurkan di Prancis, Jerman, dan Italia. Upaya itu membikin TikTok Shop makin eksis di pasar Eropa.

Sementara itu, pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan mengenai nasib TikTok di negara kekuasaannya tetap kudu menunggu waktu lebih lama.

Trump kembali menunda keputusan nasib TikTok di AS untuk kedua kalinya. Mulanya, nasib TikTok semestinya diputuskan pada Januari 2025. Kemudian Trump menundanya hingga April 2025 dan terakhir menjadi Juni 2025.

Ia juga memberi sinyal bakal mengakhiri perang tarif antara AS dan China nan mengguncang pasar global.

TikTok digunakan nyaris separuh populasi AS. Pada 2024 lalu, pemerintahan nan tetap dipimpin Joe Biden meloloskan patokan nan memaksa ByteDance melakukan divestasi terhadap TikTok alias terancam diblokir secara nasional di AS.

Trump kemudian memberikan ruang negosiasi saat dilantik pada Januari 2025. Hingga kini, sepertinya negosiasi tetap terus bersambung dan belum menemui titik tengah.

(fab/fab)

Next Article China Berani Bayar 3 Kali Lipat, Blokir AS Sia-sia