China-as Perang Ai, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

Jakarta, detikai.com - Teknologi kepintaran buatan (AI) menjadi sorotan di beragam bagian dunia. Amerika Serikat (AS) dan China menjadi dua negara nan paling gencar berkompetisi untuk mendominasi teknologi masa depan tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomidig) Nezar Patria mengatakan Indonesia berada di persimpangan jalan dalam menavigasi AI. Pasalnya, pertarungan untuk menguasai AI terjadi di nyaris semua bagian dunia.

Nezar menekankan bahwa perkembangan AI membawa banyak manfaat, tetapi ada juga akibat nan perlu diantisipasi. Misalnya mengenai etika, keamanan privasi, hingga kesempatan menggantikan pekerjaan manusia.

Untuk itu, dalam aktivitas AI Summit di Prancis beberapa saat lalu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menandatangani deklarasi untuk mengembangkan AI nan inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, dalam deklarasi tersebut, Inggris dan AS menolak untuk menandatanganinya.

Nezar mengatakan perkembangan AI di Indonesia sebenarnya cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Peluangnya sangat besar, terlebih lantaran pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta di 2024.

"Pemerintah terus membuka kerja sama dengan perusahaan teknologi agar bisa ada transfer of knowledge. Penting sekali kerja sama untuk mendapatkan nilai tambah ekosistem AI di Indonesia dengan mitra teknis global," kata Nezar dalam aktivitas detikai.com Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

Meski pemerintah tak mau membatasi inovasi, tetapi Nezar juga menyoroti pentingnya izin untuk memastikan pengembangan AI nan aman.

"Kami sekarang sedang menyusun patokan nan mengikat secara norma untuk memitigasi akibat dan mendorong pengembangan AI nan positif," kata Nezar.

Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai etika AI nan diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP nan dijadikan referensi payung norma dalam pengembangan AI.

"Ada juga Permen PSE nan memberikan beberapa pedoman penting. Diharapkan ini bisa jadi referensi AI nan etis, aman, dan bertanggung jawab," dia menuturkan.

Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah konsentrasi pada kebijakan AI nan kondusif dengan pendekatan 3P, ialah policy (kebijakan), people (sumber daya manusia), dan platform.

(fab/fab)

Next Article Nezar Patria Masuk Kabinet Prabowo, Diberi Arahan Ini