Bumn Karya Dikritik Gegara Banyak Masalah Di Proyek, Menteri Pu Bakal Lapor Prabowo

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons permintaan Komisi V DPR RI untuk mengkaji ulang penunjukan BUMN Karya di proyek pemerintah seperti irigasi. Dody berencana bakal menyampaikan perihal tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan DPR tersebut berkaca dari sejumlah masalah nan ditimbulkan beberapa BUMN Karya saat menangani proyek pemerintah. Beberapa masalah itu mulai dari proyek kandas hingga tidak bayar utang.

Dody mengatakan, penunjukan BUMN Karya dalam proyek irigasi tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai pembangunan irigasi. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti pengarahan presiden.

"Itu maturnya ke Pak Presiden, kan Perpres (Inpres), bukan saya. Kita ngikut pengarahan aja," kata Dody, dalam konvensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Meski demikian, Dody berencana bakal menyampaikan aspirasi dari Komisi V DPR RI ini kepada Prabowo secara langsung andaikan ada kesempatan. "Kalau ada waktu sih saya bakal sampaikan (kepada Prabowo)," ujarnya.

Di sisi lain, keterlibatan BUMN Karya tidak hanya didorong untuk proyek prioritas seperti irigasi saja. Menurut Dody, penugasan juga bakal diberikan untuk menggarap sekolah rakyat.

"Nah sesuai Perpres kan begitu, Perpresnya kan mengatakan kita bisa menugaskan BUMN Karya kan, lantaran percepatan. Sama (untuk sekolah rakyat juga) ke BUMN karya," kata Dody.

"Jadi dari BUMN Karya, nah itu terserah mereka. Mekanisme business to business-nya dengan lokal kontraktor seperti apa, kita ngembangin. Tapi nan kita kejar kan BUMN karyanya," sambungnya.

Sebagai informasi, Komisi V meminta Kementerian PU mengkaji ulang penunjukan BUMN Karya sebagai kontraktor dalam proyek pembangunan irigasi. Usulan ini berkaca pada sejumlah masalah nan ditimbulkan beberapa BUMN Karya, seperti proyek kandas hingga tidak bayar utang.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengusulkan agar penunjukan BUMN Karya dikaji ulang. Ia juga mengkritik keahlian beberapa BUMN Karya nan dinilai sering kandas menyelesaikan proyek, tetapi tetap mendapat perlakuan istimewa.

Menurut Lasarus, jika kontraktor swasta gagal, kontraknya bisa langsung diputus. Sebaliknya, BUMN Karya tetap diberi perpanjangan meski bermasalah, apalagi perpanjangan dilakukan hingga bertahun-tahun.

"Kalau badan upaya swasta murni melakukan kandas dalam pekerjaan, putus kontrak. BUMN Karya perpanjang sampai bertahun-tahun, nggak diputus-putus kontraknya," ujar dia, dalam Rapat Kerja (raker) berbareng Menteri PU di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Ia juga menyinggung bentrok kepentingan lantaran banyak pejabat Kementerian PU nan merangkap sebagai komisaris di BUMN Karya. Menurutnya, perihal itu menjadi salah satu argumen kenapa perjanjian BUMN Karya tetap melangkah meski kinerjanya jelek dan kerap tidak bayar utang mereka.

"Ini jika dikasih ke karya lagi, nggak beres lagi. Pak, minta maaf. Kita ini sama punya wilayah, saya bukan menjelekkan. Ada juga nan bagus, nan kerja orang lokal juga. Alat-alat lokal juga nan dipakai," kata Lasarus.

"Udah gitu, jika kandas kerjanya, ngutang nggak dibayar lagi. Banyak laporan ke komisi ini, pak. nan nggak dibayar-bayar oleh karya-karya ini. Saya jika nggak ada tadi cerita soal ini, saya nggak ngomong," sambungnya.

(acd/acd)