Bkpm Ungkap Investasi Rp 1.500 T Gagal Terealisasi, Ini Biang Keroknya

Jakarta -

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkap adanya investasi nan kandas terealisasi sebesar Rp 1.500 triliun pada tahun 2024. Beberapa aspek ditengarai menjadi penyebab, mulai dari masalah perizinan hingga persoalan daya saing.

Menurutnya, pemerintah bakal terus berupaya mencari solusi atas persoalan nan selama ini menghalang investasi. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan bahwa pemerintah kudu mau kompetitif demi mendatangkan investasi ke Indonesia.

"Angka nan kita lihat di tahun 2024 ada nomor nan cukup signifikan sekitar Rp 1.500 triliunan unrealisasi investasi. Faktor penyebab utamanya adalah apa? Faktor penyebab utamanya adalah pelayanan, perizinan salah satunya. Kemudahan orang berinvestasi nan kedua. nan ketiga aspek kompetitif. Jadi ini memang nan kudu kita breakthrough." katanya dalam detikaicom Indonesia Investment Talk Series, Senin (28/4/2025).

Apalagi Indonesia memasang sasaran bisa mendatangkan investasi Rp 13.032 triliun dalam waktu lima tahun ke depan. Hal itu tak lain demi menopang sasaran pertumbuhan ekonomi 8% dari Prabowo.

Todotua menyampaikan optimismenya terhadap sasaran itu, apalagi dengan upaya perbaikan nan dilakukan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Tahun ini pemerintah sendiri menargetkan bisa mendatangkan investasi Rp 1.905 triliun dan sudah tercapai Rp 465 triliun pada kuartal I 2025.

"Tetapi kami percaya dan percaya jika tiga perihal tadi itu perizinan, kemudahan berinvestasi, dan level of kompetitif berinvestasi di Indonesia bisa kita ciptakan, ini semua perihal nan mudah. Semua bisa kita achieve," tuturnya.

Menurutnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berbenah memperbaiki perizinan investasi. Platform Online Single Submission (OSS) untuk urusan kemudahan berupaya terus diperbaiki, serta adanya penerapan fiktif positif dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, saat ini pengusaha perlu mengusulkan perizinan ke beragam Kementerian/Lembaga sebelum izin akhir dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terbit. Dalam implementasinya, proses tersebut bisa menyantap waktu hingga berbulan-bulan.

Nah dengan skema fiktif positif, izin upaya bakal otomatis terbit jika Kementerian/Lembaga teknis tak kunjung menerbitkan keputusan dalam tenggat waktu nan ditentukan. Hal ini tentu memangkas waktu perizinan nan selama ini dikeluhkan sejumlah pengusaha.

"Kemudian dalam waktu dekat pun kita bakal menerapkan mengenai rumor mengenai fiktif positif, di mana kita mau memberikan pelayanan perizinan dan kepastian nan sigap kepada para pelaku investasi nan bakal masuk," imbuhnya.

Todotua menyatakan, pihaknya bakal terus mengawal kemudahan berinvestasi mulai dari proses awal hingga investasi itu betul-betul berjalan. Dengan begitu dia berambisi investasi itu terus tumbuh dan memberi akibat positif bagi Indonesia.

(ily/eds)