Biaya Retret Kepala Daerah Belum Lunas, Wamendagri: Uangnya Ada, Kami Susun Laporan Dulu

• 

• Berita

• Politik

Senin, 10 Maret 2025 - 17:46 WIB

Jakarta, detikai.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya angkat bicara soal biaya retret kepala daerah nan baru dibayarkan Rp2 miliar dari total Rp13 miliar. Bima menyampaikan tak ada masalah mengenai kesiapan anggaran untuk bayar retret.

"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Namun, Bima menyebut pihaknya kudu memastikan seluruh tahapan mengenai penyelenggaraan retret sesuai patokan dan regulasi. Pihaknya juga kudu menyusun laporan terlebih dulu sebelum melunasi biaya retreat.

"Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan. Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi," jelas Bima. 

Pun, dia menambahkan pihaknya msih menyusun secara komplit laporan agenda retret.

"Kami susun dulu (laporan) secara komplit dulu. Jadi, tidak ada persoalan mengenai dengan kesiapan anggaran," ujar Bima.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan biaya penyelenggaraan retret kepala wilayah belum dibayar lunas. Tito mengatakan pihaknya baru bayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.

"Saya kudu sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri, kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 miliar. Saya sudah cek, baru dibayarkan Rp2 miliar," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.

Tito mengatakan mesti dilakukan pengecekan terhadap anggaran nan dikeluarkan untuk retret kepala daerah. Dia mengatakan anggaran retret kepala wilayah kudu wajar penggunaannya.

"Semua penggunaannya, semua bill kudu wajar. Penunjukkan langsung boleh, tapi kudu wajar penggunaannya, ini kita cek detail," kata Tito.