Begini Kata Bi Soal Qris Dan Gpn Disorot Dalam Negosiasi Tarif Trump

Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) kala Pemerintah RI melakukan negosiasi tarif resiprokal beberapa waktu lalu. Pasalnya, kebijakan ini dinilai membatasi ruang mobilitas perusahaan asing.

Menanggapi perihal tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan pemerintah RI tetap melakukan negosiasi dengan AS. Namun begitu, dia tak merinci proses negosiasi nan disebutnya.

"Itu lagi proses ya," singkat Destry kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Namun begitu, Destry menegaskan, BI mempunyai mandat untuk terus meningkatkan dan memperlancar sistem pembayaran. Hal ini diwujudkan melalui jasa QRIS nan turut membantu para pekerja migran Indonesia (PMI).

Destry mengatakan, BI telah memperluas jangkauan QRIS ke beberapa negara tujuan PMI, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saat ini, BI juga tengah menyusun kesepakatan ekspansi jangkauan jasa tersebut ke Korea Selatan, India, hingga Arab Saudi.

"Intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya, kerja sama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak? Dan sekarang pun, sampai sekarang, kartu kredit, Visa, Mastercard tetap juga nan dominan. Jadi itu nggak ada masalah," tutupnya

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bagian Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai masukan dari pihak AS ihwal QRIS dan GPN.

"Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama mengenai dengan payment nan diminta oleh pihak Amerika," ujar Airlangga dalam konvensi dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Sabtu (19/4/2025).

Meski demikian, Airlangga belum menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja nan bakal dilakukan pemerintah Indonesia berbareng BI dan OJK dalam menghadapi tarif AS.

Paket ekonomi lainnya nan juga mendapat sorotan dari AS menyangkut perizinan impor dengan penggunaan Angka Pengenal Importir melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kemudian juga beragam insentif perpajakan dan kepabeanan, hingga kuota impor.

"Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi nan ada mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat nan kita berambisi bahwa situasi daripada perdagangan nan kita kembangkan berkarakter setara dan berimbang," ujarnya.

(kil/kil)