Banyak Wni Terjebak Online Scam Di Kamboja, Puan Minta Perlindungan Pmi Diperkuat

detikai.com, Jakarta Menyikapi lonjakan kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja nan terjerat penipuan daring (online scam) dan jumlah kematian WNI, Ketua DPR RI Puan Maharani secara tegas mendesak pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Data Kedutaan Besar RI di Kamboja menunjukkan kasus WNI bermasalah melonjak dari 56 kasus pada 2020 menjadi 3.310 kasus pada 2024, sebanyak 75 persen dari kasus ini terjebak dalam pekerjaan online scam. KBRI Kamboja juga mencatat telah menangani 92 kasus kematian WNI selama tahun 2024, meningkat 24,3 persen dibandingkan tahun 2023.

“Fenomena ini kudu menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, nan kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan, Selasa (29/4/2025).

Puan menekankan pemerintah tidak bisa menutup mata dengan maraknya modus kejahatan nan menimpa PMI di Kamboja.

"Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara bentuk dan nyawa,” ujarnya.

Puan menilai kasus ini menjadi darurat area dan meminta Indonesia mendorong peran aktif ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW). Menurutnya, TFAMW bisa memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan, termasuk dalam perihal standar kerja nan layak, bayaran minimum, dan perlindungan HAM.

“Indonesia kudu mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif area terhadap kejahatan lintas negara, terutama nan berbasis digital seperti sindikat online scam,” tegasnya.

Puan juga mendorong ASEAN membentuk protokol perlindungan darurat bagi korban pemanfaatan dan mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara.

Tak hanga itu, Puan juga menekankan peningkatan edukasi ke masyarakat untuk mencegah penduduk tergiur janji tiruan pekerjaan di luar negeri. Kasus-kasus penipuan online nan berujung pada kematian kudu menjadi peringatan keras.

“Ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri, tanpa ada kejelasan,” katanya.

Puan mengingatkan masyarakat untuk tidak berhati-hari dengan tawaran pekerjaan nan tanpa melibatkan badan nan resmi, alias pemberangkatan melalui jalur non prosedural.

"Maka tugas Pemerintah di sini adalah untuk gimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR bakal terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi agar tragedi nan menimpa WNI di luar negeri dapat diminimalisir.

"DPR berbareng Pemerintah bakal bekerja-sama dengan abdi negara dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan norma bagi pekerja migran, termasuk mereka nan berangkat melalui jalur non-prosedural," tuturnya.

(*)