Babak Baru Trump Vs Kampus, Perketat Akreditasi Universitas Di As

Jakarta, detikai.com --

Presiden Donald Trump mengeluarkan jurus baru untuk menekan universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat.

Trump pada Rabu (23/4) menandatangani perintah pelaksana untuk memperketat standar legalisasi perguruan tinggi, sebuah syarat agar kampus bisa mendapatkan miliaran dolar support federal.

Dilansir dari Reuters, perintah pelaksana itu dikeluarkan usai pemerintahan Trump membekukan ratusan juta dolar biaya federal ke beragam universitas sebagai upaya menekan kampus agar merubah kebijakannya sesuai tuntutan pemerintah.

Pemerintahan Trump belakangan membidik perguruan tinggi nan dianggap kandas memerangi antisemitisme buntut protes pro-Palestina beberapa waktu lalu. Universitas Columbia dan Harvard menjadi salah satu kampus nan menjadi sasaran Trump.

Mengenai akreditasi, pemerintah federal AS sebetulnya tidak bisa mengakreditasi universitas secara langsung. Kendati begitu, pemerintah federal mempunyai peran dalam mengawasi sebagian besar organisasi swasta nan melakukannya.

Akreditasi ini diperlukan universitas untuk mendapatkan pinjaman dan biaya hibah dari federal.

Menurut Trump, selama ini banyak akreditator nan melakukan kesalahan lantaran menyetujui lembaga-lembaga nan kandas memberikan pendidikan berkualitas.

Oleh karena itu, dia memerintahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk membikin organisasi legalisasi memperketat seleksi, apalagi mencabut legalisasi jika kampus mempunyai "kinerja buruk" alias melanggar hak-hak sipil.

Perintah pelaksana ini merupakan satu dari tujuh tindakan nan diambil Trump mengenai pendidikan dalam sebuah aktivitas di Oval Office.

Perintah-perintah itu meliputi beragam topik, di antaranya pengembangan kompetensi kepintaran buatan di universitas hingga peningkatan training kerja untuk keahlian dagang.

Dalam perintah pelaksana nan lain, Trump juga meminta McMahon menegakkan undang-undang nan mengharuskan universitas mengungkap perincian soal penerimaan support asing. Hal itu dilakukan di tengah kekhawatirannya mengenai pengaruh asing di universitas.

Perintah lain turut menargetkan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), program nan selama ini ditentang oleh Trump. Trump menyatakan disiplin universitas "harus didasarkan pada perilaku siswa, bukan statistik rasial."

(blq/bac)