Anggota Dprd Dki: Berantas Premanisme Harus Tuntas, Jangan Cuma Seminggu Ramai Lalu Hilang

detikai.com, Jakarta Aksi premanisme oleh mereka nan mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) menjadi salah satu konsentrasi pemerintah saat ini. Bahkan, Kementerian Koordinator Politik dan Kemanan membikin satugan tugas unik untuk menyisir tindakan premanisme nan dinilai mengganggu suasana investasi.

Menanggapi perihal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, Hilda Kusuma Dewi, menegaskan upaya tersebut juga kudu dilakukan dengan tegas dan berkelanjutan. Dia meminta penindakan preman maupun ormas meresahkan jangan hanya dilakukan sekali waktu lampau kembali dibiarkan.

"Harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya seminggu ramai, lampau lenyap lagi. Premanisme ini persoalan serius nan tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di tengah masyarakat," ujar Hilda kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP ini meminta abdi negara penegak norma menjadi ujung tombak pemberantasan premanisme. Sebab penertiban mereka menjadi tugas dan kewenangan abdi negara keamanan. "Khususnya kepolisian dan bukan masyarakat sipil," tegas Hilda.

Hilda mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya nan menggelar Apel Siaga Anti Premanisme. Dia berharap, secara simultan operasi terus dilakukan berkala. Dia pun mewanti, jangan sampai premanisme justru mendapat beking dari golongan tertentu.

"Segala corak premanisme kudu diberantas tuntas, siapa pun pelakunya, meskipun merasa punya backup. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan," kata Hilda.

Hilda mendorong Satpol PP dapat mendampingi penertiban premanisme berbareng Polri di lapangan. Hal ini dilakukan lantaran preman tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berakibat pada suasana investasi. Sehingga premanisme dan ormas meresahkan kudu segera diberantas.

"Kalau petugas keamanannya enggan bertindak alias justru membiarkan, gimana masyarakat bisa merasa aman? Ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan warga," kata Hilda.

Hilda berharap, operasi pemberantasan premanisme menjadi bagian dari aktivitas jangka panjang untuk membersihkan Jakarta dari segala corak intimidasi dan kekerasan berbasis kekuasaan jalanan.

"Jakarta kudu jadi kota nan ramah, aman, dan beradab. Premanisme tidak boleh punya ruang di sini," ucap Hilda.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menyampaikan operasi anti-premanisme bermaksud menciptakan situasi kondusif dan suasana investasi nan stabil di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Operasi anti-premanisme ini digelar sejak 9 Mei hingga 23 Mei 2025, dengan pendekatan norma nan komprehensif, didukung intelijen nan akurat, serta langkah preemtif dan preventif nan terukur.

Razia preman gencar dilakukan dimana-mana, tak hanya preman perorangan, tapi juga preman nan berkedok ormas pengutip pungutan liar di sudut-sudut kota. Apakah operasi pemberantasan preman kali ini, efektif untuk mencabut premanisme sampai ke akar-ak...