Anggaran Komdigi Dipangkas Rp4,49 Triliun, Pusat Data Batam Disetop

Jakarta, detikai.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memangkas anggaran tahun 2025 sebagai corak efisiensi anggaran sebagaimana petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Pagu anggaran Komdigi di 2025 semula sebesar Rp 7,73 triliun, kemudian dipangkas sebanyak 58,17% alias Rp 4,49 triliun. Jadi anggaran nan dimiliki Komdigi tahun ini menjadi Rp 3,23 triliun.

Salah satu proyek nasional, ialah Pusat Data Nasional (PDN) nan ada di Batam, menjadi salah satu program nan terdampak efisiensi ini.

Sekjen Komdigi Ismail mengatakan, PDN Batam dipilih untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Adapun jumlah PHLN mencapai Rp 773 miliar.

"Sehubungan dengan pembatalan proyek, info center di Batam bakal ditiadakan," ujar Ismail saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Penjelasan Meutya Hafid soal Pusat Data Nasional Batam

Ditemui usai rapat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menjelaskan argumen tidak dilanjutkannya pembangunan PDN Batam.

Dia mengatakan tidak dilanjutkannya proyek ini bukan disebabkan oleh efisiensi nan dilakukan oleh kementerian, melainkan lantaran tidak adanya kelanjutan dari perjanjian kerja sama nan telah terjalin dengan Korea Selatan.

"Jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam lantaran efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah perjanjian nan waktu itu sudah, perjanjian nan sangat awal, waktu itu dengan Korea Selatan, tidak dijalankan selama waktu 2 tahun," jelas Menkomdigi.

"Jadi dengan demikian, lantaran tidak berjalan, ya berfaedah anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah," imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah merencanakan untuk membangun tiga PDN di Indonesia nan berlokasi di Cikarang, Batam , dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pembangunan pusat info itu sebagai langkah pemerintah dalam menggabungkan info center kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah nan sebelumnya terpisah-pisah.

(fab/fab)