ARTICLE AD BOX
Jakarta, detikai.com --
Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid meminta RUU TNI agar dibatalkan disahkan. Menurutnya, tak ada urgensi pembahasan RUU tersebut.
"Jadi jika kami tentu permintaannya dibatalkan, bukan ditunda," kata Alissa dalam konvensi pers Gerakan Nurani Bangsa nan disiarkan di kanal YouTube Gusdurian Tv, Selasa (18/3).
Alissa mengatakan RUU TNI menjauhkan TNI dari semangat profesionalitas sebagai prajurit. Ia pun mempertanyakan iktikad DPR dan pemerintah sehingga RUU TNI ini kudu mempercepat pengesahan RUU tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alissa berkaca Indonesia punya pengalaman pengesahan UU Cipta Kerja dibahas secara terburu-buru dan minum partisipasi. Hasilnya, penerapan UU tersebut amburadul.
"Kalau saya justru pertanyaannya, ada apa di kembali kebutuhan cepat-cepat itu? Karena tak ada urgensinya," ucap dia.
Di sisi lain, Alissa juga menyinggung banyolan ayahnya sekaligus Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengenai dwifungsi ABRI dan demokrasi. Bagi Gus Dur, dwifungsi ABRI nan melangkah saat era Orde Baru banget mencekam bagi masyarakat sipil.
Gus Dur, lanjut Alissa, juga menekankan kerakyatan bisa melangkah dengan baik dengan syarat supremasi norma dan supremasi sipil.
"Ketika supremasi sipil tak terjadi, kerakyatan tak bakal berjalan," kata dia.
Alissa juga menyarankan agar RUU TNI dibentuk untuk perkuat profesionalitas prajurit, bukan mengembalikan TNI di ranah sipil. Dia mengingatkan jangan sampai Indonesia kembali ke era Orde Baru.
"Jika esensinya membawa senjata ke ruang sipil itu sama saja. Jangan sampai kita kembali mengulang kesalahan awal. Dulu 32 tahun kita kudu berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita menegaskan pengalaman 32 tahun itu dan beri ruang," kata dia.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) merupakan aktivitas non partisan untuk menjaga kualitas kerakyatan di Indonesia. Selain Alissa, pelbagai tokoh bangsa berasosiasi dalam aktivitas ini seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, Quraish Shihab, Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, pendeta Jacky Manuputty, Erry Riyana Hardjapamekas, hingga Franz Magniz Suseno SJ.
Revisi UU TNI nan dibahas pemerintah dan DPR menjadi sorotan publik lantaran dinilai bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasannya pun dianggap tak transparan dan terburu-buru.
Namun, pembahasan terus berlanjut. Hari ini, seluruh fraksi telah menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
(rzr/tsa)
[Gambas:Video CNN]