Akbp Andrey Gantikan Kapolres Ngada Tersandung Kasus Pencabulan Dan Narkoba

detikai.com, Jakarta Kapolri menunjuk AKBP Andrey Valentino sebagai Kapolres Ngada nan baru. Penggantian ini terjadi setelah AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya lantaran tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur dan dugaan penyalahgunaan narkoba di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa ini telah menimbulkan perhatian luas dan kekhawatiran di masyarakat.

Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Kapolda NTT, membenarkan penunjukan AKBP Andrey pada Kamis 13 Maret 2025 malam di Kupang. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari telegram resmi Kapolri mengenai kasus nan melibatkan mantan Kapolres Ngada. Penunjukan AKBP Andrey diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian di wilayah tersebut.

Kasus nan menimpa AKBP Fajar menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penunjukan pemimpin baru nan bersih dan berintegritas sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di Ngada, NTT.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot berasas Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dengan pencopotan ini, AKBP Andrey Valentino nan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo, sekarang mengemban tugas sebagai Kapolres Ngada.

Pergantian ini diharapkan dapat memberikan akibat positif bagi penegakan norma dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di wilayah Ngada. AKBP Andrey diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat nan sempat tergerus akibat kasus nan melibatkan pendahulunya.

Proses pergantian ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam menangani kasus-kasus nan melibatkan personil internalnya. Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal aktif memantau proses penyelidikan kasus narkoba dan pelecehan seksual anak di bawah umur nan melibatkan mantan Kapolres Ngada. Hal ini disampaikan oleh Menko Polkam sekaligus Ketua Kompolnas, Budi Gunawan (BG), saat ditemui di instansi BNN Cawang, Jakarta Timur, Senin, 3 Maret 2024.

BG menegaskan bahwa Kompolnas bakal menurunkan tim untuk mengawasi langsung proses penanganan kasus tersebut di Ngada. Komitmen ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menangani kasus ini dan memastikan proses norma melangkah dengan transparan dan adil.

Pengawasan langsung oleh Kompolnas diharapkan dapat mencegah potensi intervensi dan memastikan tidak ada pihak nan dapat menghalangi proses hukum. Transparansi dalam proses norma sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Kasus ini mencuat setelah AKBP Fajar ditangkap di sebuah hotel di Kupang pada Kamis, 20 Februari 2024. Penangkapan dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan di Mabes Polri. Kapolda NTT dan Kabid Humas Polda NTT membenarkan penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini ditangani Mabes Polri.

Penangkapan Kapolres Ngada menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya di Bajawa, NTT. Kekecewaan penduduk terhadap keterlibatan pejabat kepolisian dalam kasus narkoba sangat besar. Seorang penduduk Bajawa mengungkapkan kekecewaannya lantaran polisi semestinya melindungi generasi muda, namun justru (diduga) terlibat kasus narkoba.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran bakal dampaknya terhadap gambaran Polri, terutama di wilayah NTT. Pihak kepolisian sendiri mendesak agar dilakukan pertimbangan besar-besaran untuk memastikan tidak ada jaringan lebih luas nan terlibat.

Kabid Humas Polda NTT memastikan bahwa AKBP Fajar bakal menjalani proses norma sesuai patokan nan berlaku. Jika terbukti bersalah, dia bakal menghadapi hukuman pidana dan hukuman kode etik kepolisian. Proses penegakan norma bakal diambil alih oleh Divisi Propam Polri untuk menjamin transparansi dan menghindari bentrok kepentingan.

Proses norma nan transparan dan setara sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Langkah tegas nan diambil oleh Polri dalam menangani kasus ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.