7 Juta Lebih Penerima Bansos Dicoret, Diganti Dengan Yang Lebih Berhak Menerima

detikai.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mereka nan dikeluarkan sebagai penerima bansos tersebut lantaran adanya beberapa aspek alias alasan.

"Mungkin nan dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, lantaran hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, ada beberapa penerima faedah nan memang tidak perlu lagi dapatkan support Iuran. Itu nan pertama," kata laki-laki berkawan disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

"Yang kedua, kita padankan dengan info tunggal itu nan mereka belum ada NIK-nya alias belum rekam KTP alias identitas-identitas nan diperlukan," sambungnya.

Namun, bukan adanya pengurangan tujuh juta lebih support tersebut, melainkan dialihkan kepada mereka nan memang berkuasa menerimanya.

"Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar 7 juta lebih nan kita keluarkan dan kita masukkan nan lainnya nan memang memerlukan bantuan," ujar Mensos.

"Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka nan lebih berhak. Itu aja," tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, mereka nan dikeluarkan tersebut lantaran memang dianggap tidak lagi memerlukan support sosial. Sehingga dialihkan kepada mereka nan berkuasa menerima.

"Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita konsentrasi kepada desol 1, 2, 3, 4 nan berada di info tunggal sosial ekonomi nasional," tegasnya.

"Meskipun begitu, kita tetap kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di wilayah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu kelak bakal kita tindaklanjuti, bakal kita cek lagi, kita bakal tindaklanjuti dan itu kelak bakal ada namanya reaktivasi," sambungnya.

Gus Ipul memastikan pihaknya tetap memberikan kesempatan terhadap mereka nan memang mempunyai suatu penyakit kronis.

"Jadi tetap kita beri kesempatan ya bagi mereka nan mungkin sakit, mempunyai suatu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali," pungkasnya.

Sangat disayangkan, alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya support social nan digelontorkan pemerintah justru diduga berhujung untuk permainan aplikasi gambling online. Hal ini ditemukan oleh PPATK, dimana ratusan ribu penerima bansos nan mengha...