2025 Bukan Tahun Mudah, Bos Ojk Bilang Gini Di Depan Para Bankir Kakap

Jakarta, detikai.com - Industri jasa finansial tetap bakal menghadapi tekanan pada tahun ini. Tantangan dari sisi glogal dan domestik diperkirakan tidak bakal lebih sulit dibandingkan dengan tahun lalu. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa di tengah akibat tersebut, industri jasa finansial menyambut baik deretan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level nan lebih tinggi. 

Pertama, melalui otpimalisasi kontribusi sektor jasa finansial dalam mendukung sasaran program prioritas pemerintah. "Kami mengarahkan sektor jasa finansial untuk mengambil peran mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah," katanya dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2025 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Bentuk support tersebut dapat diberikan industri jasa finansial melalui kemudahan akses pembiayaan terhadap pelaku upaya nan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan. 

Lalu Mahendra juga menitipkan pesan kepada industri jasa finansial untuk mempermudah angsuran dan pembiayaan terkait angsuran pemilikan rumah (KPR). Hal ini mengingat pemerintah mempunyai program pembangunan 3 juta kediaman untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Melalui penilaian kualitas aset hanya 1 pilar, dan pengenaan risk rendah dan granular untuk KPR. Kami tegaskan melalui bukti selama ini tidak ada larangan pemberian angsuran untuk debitur non-lancar," kata Mahendra. 

Selain itu, dalam rangka mendorong pembiayaan perumahan, developer bebas untuk pembiayaan pengadaan dan pengelolaan tanah. "Likudiitas bisa melalui fine tuning, melalui EBA SP," katanya. 

Seiring dengan perihal tersebut, perusahaan asuransi dan penjaminan juga bakal diperkuat mendukung developer dan umkm untuk memitigasi risiko. 

Mahendra juga berpesan bahwa industri jasa finansial mendukung ruang elastisitas nan lebih besar untuk kesiapan pembiayaan melalui pengecualian pemisah maksimal angsuran untuk penempatan devisa hasil ekspor (DHE). "Kami sorong sektor jasa finansial untuk meningkatkan kapabilitas untuk mendorong prpgram prioritas lainnya, seperti progam hilirisasi," tambah Mahendra. 

(mkh/mkh)

Next Article Video: OJK Bicara Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 - Pembentukan KUB