Tak Ada Koruptor Yang Beritikad Baik, Prabowo Persilahkan Jaksa Agung-kpk Tindak Tegas

detikai.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya telah memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk mengembalikan duit rakyat nan dicuri. Namun, kata dia, hingga 100 hari pemerintahan belum ada koruptor nan melapor dan mengembalikan duit hasil korupsi.

"Saya katakan sudah 100 hari mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor nan kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau canggung kelak kita cari langkah nan enggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin," jelas Prabowosaat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) diJatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Dia pun menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Prabowo mempersilahkan abdi negara penegak norma untuk bertindak tegas kepada para koruptor.

"Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya. Apa boleh buat, ya terpaksa lah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan," tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan selama 100 hari kerja, pemerintahannya telah bekerja di luar ekspektasi masyarakat. Dia pun heran tetap ada pihak-pihak nan mengkritik pemerintahannya.

"Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator menteri-menteri kabinet merah putih Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung saya merasa kompak, merasa tim nan kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang apalagi pengamat-pengamat nan suka nyinyir-nyinyir itu loh," kata Prabowo.

Dia menuturkan bahwa pemerintahannya bakal menegakkan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Prabowo memastikan dirinya serta para menteri akam bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat dan negara.

"Saya berbareng pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikitpun Kami percaya kami bakal bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia dan kami bakal membawa keberhasilan untuk rakyat dan untuk bangsa Indonesia," ujar dia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono, percaya Presiden Prabowo Subianto akan mengambil kebijakan terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Khususnya soal pemberantasan korupsi.

Soal buahpikiran pemaafan koruptor, Rudy menyatakan mekanismenya kudu betul-betul diatur dengan baik, untuk menghindari penyelewengan.

"Itu buahpikiran nan sangat baik, malah lebih revolusioner dibanding negara-negara lainnya seperti China, Hongkong alias Singapura. Hanya skema kerjanya nan perlu dibuat dengan sangat baik dan memperhitungkan segala aspek sosial lainnya," kata Rudy dalam keterangan diterima.

Rudy mencontohkan, misal pengakuan dosa dengan menuliskan secara betul kekayaan haram mereka, tanpa selain untuk diperhitungkan denda alias pengembalian duit haramnya kepada negara, dan setelah masa pemisah tenggang pengakuan dosa terlewati, maka penerapan hukuman tegas nan dijalankan. Hal ini krusial untuk guna menghadirkan benang merah atas kekayaan haram para politikus, birokrat dan bandit-bandit oknum penegak norma serta peradilan.

"Mengingat kepercayaan masyarakat bahwa, sebagian besar penyimpan kekayaan haram itu justru berada pada politikus, 'birokrat, (perbaikan)' abdi negara penegak hukum, baik bersenjata alias tidak dan pejabat di lingkungan peradilan, nan kami yakini jumlahnya bakal mencapai ribuan trilliun rupiah," ungkap Rudy.

"Jadi jangan sampai kekayaan haram ini digunakan untuk membikin keresahan alias teror di masyarakat lantaran perlawanan mereka nan tidak lagi mempunyai jalan keluar, sudah kudu kehilangan kekayaan haram nan dimiliki dan kudu masuk bui," wanti dia.

Jadi, kata Rudyono, pemaafan dengan menerapkan pemisah waktu pengakuan dosa dan hukuman denda terhadap kekayaan haram para koruptor, sudah sangat tepat.

Ia mengatakan, justru pembersihan para bandit di lingkungan penegak norma dan peradilan nan sebagai golongan pemeras dan pedagang keadilan nan dilindungi undang-undang ini, menjadi sebuah pekerjaan sangat mendesak bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk kudu diselesaikan.

"Saya percaya hal-hal tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan membersihkan bandit-bandit koruptor, pemeras dan pedagang norma serta keadilan bakal menjadi agenda utama Presiden Prabowo," jelas Rudy.

Rudy bakal memandang lah dalam beberapa saat ke depan untuk memberi waktu kepada Presiden membikin skema dan cara.

“Saya sangat percaya beliau sudah memikirkan dan mempertimbangkan semua itu," Rudy menutup.