Mencari Alternatif Pendanaan Untuk Ikn Usai Anggaran Dibekukan

Pemerintah telah merinci kebutuhan anggaran tahap kedua IKN mencapai nomor fantastis: Rp48,8 triliun dari APBN, Rp60,93 triliun dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan proyeksi investasi swasta sebesar Rp6,49 triliun hingga Februari 2025. Angka-angka ini menunjukkan ketergantungan nan cukup besar pada APBN, sehingga perlu adanya diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi akibat dan memastikan pembangunan IKN tetap melangkah sesuai rencana.

Salah satu pengganti nan paling potensial adalah memaksimalkan skema KPBU. Model KPBU memungkinkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membiayai dan membangun infrastruktur. Dengan melibatkan sektor swasta, beban pendanaan pemerintah dapat berkurang, dan skill serta efisiensi swasta dapat dioptimalkan. Namun, suksesnya KPBU berjuntai pada izin nan jelas, transparansi proses tender, dan agunan pengembalian investasi nan menarik bagi para investor.

Selain KPBU, investasi swasta juga memegang peranan penting. Pemerintah perlu menciptakan suasana investasi nan kondusif, dengan memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan agunan keamanan investasi. Promosi nan efektif juga dibutuhkan untuk menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk berperan-serta dalam pembangunan IKN. Keberhasilan menarik investasi swasta bakal mengurangi tekanan pada APBN dan mempercepat pembangunan IKN.