Efisiensi Anggaran, Ketua Ky: Gaji Pegawai Hanya Cukup Sampai Oktober 2025

detikai.com, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui, pihaknya juga terkena kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut sekarang biaya operasional sehari-hari menjadi terganggu.

"Segala perihal (terdampak) lantaran dengan anggaran nan ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata Amzulian usai rapat berbareng Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Selain operasional, lanjutnya, penghasilan pegawai juga ikut terkena imbas. Bahkan penghasilan pegawai hanya cukup hingga Oktober 2025.

"Gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Keteteran kami," kata dia.

Amzulian membeberkan, semula anggaran KY sebesar Rp 184 miliar, namun sesuai pengarahan Kementerian Keuangan, maka anggaran lembaganya dipotong hingga 54 persen. Meski demikian dia menilai pemotongan bukan hanya terjadi di lembaganya melainkan semua kementerian dan lembaga lainnya .

"Saya percaya seluruh kementerian dan lembaga pada posisi nan sama, kami bakal jalankan. Sesuai dengan kebijakan negara tentu saja. Karena kami bagian dari negara ini," pungkasnya.

Berpotensi Pengaruhi Konsumsi Masyarakat

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menuturkan, petunjuk efisiensi shopping Kementerian dan Lembaga ini berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat. 

"Khususnya shopping di wilayah nan memang lantaran konsumsi wilayah tersebut berjuntai pada biaya pemerintah pusat,” kata Josua dalam aktivitas PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).

Selain itu, menurut Josua proyek-proyek nan didanai anggaran ini bakal mempengaruhi tenaga kerja di sektor tersebut sehingga itu konsekuensinya. Meskipun begitu, jika efisiensi anggaran ini dialokasikan kepada sektor lain tentunya juga dapat memberikan pengaruh beruntun terutama pada sektor-sektor nan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi bahwa sekalipun ada potensi penurunan sisi konsumsi dan efeknya ke pendapatan wilayah tentunya kami memandang kondisi nan diharapkan dari pemerintah misal dari program MBG pengaruh beruntunnya ada di sektor produktivitas pertanian,” jelas Josua.