Anggaran Ikn Diblokir, Komisi V Dpr: Mungkin Menurut Presiden Ikn Belum Perlu

detikai.com, Jakarta Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus angkat bicara soal pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nan mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, nan berujung pemangkasan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lasarus menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah mengenai pemblokiran anggaran untuk IKN.

"IKN memang diblokir. Kalau kami prinsip di sini ini kan alim asas. Kalau pagu sugestif itu, seperti dirapat saya pimpin kemarin itu kan kewenangan pemerintah. Kan blueprint pembangunan itu ada namanya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), itu haknya presiden terpilih," kata Lazarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurut Lasarus, Presiden Prabowo Subianto pasti mempunyai pertimbangan matang saat menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasas RPJMN.

"Sekarang dilakukan efisiensi, salah satunya menyasar IKN. Mungkin menurut beliau, IKN ini belum dipandang perlu mendesaklah," kata Lasarus.

Namun, lanjutnya, anggaran IKN diblokir bukan berfaedah pembangunan dihentikan, karena tetap ada anggaran lain di Komisi II.

"Bukan berfaedah dihentikan. Bahasanya kan sama, anggaran di Komisi II tetap ada saya dengar. IKN itu di Komisi II tetap ada 6 triliun. Mungkin di Komisi II itu sifatnya hanya untuk pemeliharaan dan pembangunan-pembangunan nan lain, kami belum tahu ya," ungkapnya.

"Ya jika memang pemerintah memandang itu dipandang belum perlu, ya enggak apa-apa, gitu loh. Silakan saja, sebatas itu dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, personil Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian PU nan mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, Kementerian PUPR memangkas anggaran IKN dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini berkarakter sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran shopping pegawai aman," ujar Indra dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Menurut Indra, besarnya nomor pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, inpres Prabowo ini out of the box. "Ini adalah momentum pertimbangan bagi kementerian/lembaga nan diblokir anggarannya, dan apakah bakal berakibat jelek bagi masyarakat," terang Indra.

Indra menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan Sarana dan Prasarana seperti pembangunan jalan, prasarana dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut. Hasan Nasbi mengatakan IKN jadi prioritas Prabowo Subianto.